Investor global hari ini tidak lagi hanya menilai besarnya pasar Indonesia atau kekayaan sumber daya alam. Pertanyaan yang menentukan keputusan investasi justru sangat operasional: berapa lama izin selesai, apakah regulasi konsisten, dan apakah biaya logistik kompetitif.
Perspektif ini disampaikan Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Francis, dalam diskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu, 24 Juni 2026 — dan menjadi catatan penting bagi pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Batam.
Ringkasan visual pertanyaan kunci investor global, realisasi investasi 2025, transformasi ekonomi digital, dan arah kebijakan untuk pelaku usaha Batam.
Menurut Fary Francis, persoalan Indonesia bukan kekurangan investor. Modal tersedia, pasar besar, dan prospek ekonomi jangka panjang tetap menjanjikan. Tantangan utama ada pada kecepatan, kepastian, dan efisiensi eksekusi investasi.
Dalam dunia usaha, waktu adalah biaya. Setiap keterlambatan perizinan, ketersediaan lahan, utilitas, maupun koordinasi antarinstansi meningkatkan biaya investasi dan menurunkan daya saing suatu kawasan.
Indonesia tidak membutuhkan regulasi baru yang berlebihan, melainkan kepastian hukum, kecepatan layanan, dan kemudahan berusaha dari regulasi yang ada. PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 disebut sebagai langkah strategis untuk menyederhanakan perizinan, mempercepat pelayanan investasi, dan mengurangi hambatan birokrasi.
Batam memiliki posisi geoekonomi unik: di jalur Selat Malaka, berhadapan dengan Singapura, dan menjadi simpul rantai pasok Asia Tenggara. Data 2025 menunjukkan realisasi investasi Batam Rp69,3 triliun — melampaui target — dengan pertumbuhan ekonomi 6,76 persen, di atas rata-rata nasional.
Batam memasuki babak transformasi menuju investasi pusat data, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital. Proyek Equator Gate System Batam (EGSB) diproyeksikan USD 5 miliar, sementara DayOne Data Center diperkirakan USD 2,5 miliar.
Ukuran keberhasilan ke depan, menurut Fary Francis, bukan sekadar jumlah MoU atau komitmen investasi, melainkan seberapa cepat investasi berubah menjadi proyek nyata — pabrik beroperasi, lapangan kerja tercipta, ekspor meningkat, dan kesejahteraan masyarakat bertambah.
Prof. Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Batam harus menjadi contoh implementasi kebijakan investasi nasional — kawasan yang membuktikan reformasi regulasi dan percepatan pelayanan benar-benar terasa di lapangan.
Bagi pelaku usaha, pesan ini relevan dengan isu perizinan dan logistik yang masih menjadi perhatian di Batam, termasuk PKKPR, Pertek, dan daya saing biaya operasional. Informasi layanan investasi dan matching usaha tersedia di Business Gateway KADIN Batam.
Ringkasan redaksi berdasarkan opini Fary Francis, Deputi Bidang Investasi BP Batam, di ANTARA News Kepri, 24 Juni 2026.
Berita terkait topik investasi
investasi · bp-batam
investasi · bp-batam
investasi · bp-batam
investasi · ekonomi
bp-batam · kebijakan
